Sekretaris BKD Garut Drs.H.Adin Rukandi Msi

“Tiga Pejabat Pemkab Garut Tersandung Kasus Pidana Gajinya Dipotong 50% “

GARUT,WS-Dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1966,bila seorang pegawai negeri sipil tersandung kasus pidana kemudian dijadikan tersangka dan akhirnya ditahan pihak aparat penegak hukum,maka yang bersangkutan pada bulan berikutnya harus dikenakan sangsi yaitu diberhentikan dari jabatan negerinya serta gajinya dipotong 50 %.Hal itu dikemukakan Sekretaris BKD Pemkab Garut Drs.H.Adin Rukandi,MSi pada WARTA SUKAPURA di ruang kerjanya rabu lalu.

Drs.H.Adin Rukandi Msi

 Menurut H.Adin,peraturan pemerintah tersebut berlaku bagi seluruh PNS.Di Lingkungan Pemkab Garut sendiri  ada tiga orang PNS yang tersandung masalah hukum diantaranya  Sekretaris Dinas Kesehatan Drs.Herdi Hidayat,kasusnya waktu menjabat Sekretaris RSUD dr.Slamet,Ir.Andi Rahmat Staf Ahli Bupati Garut,terjerat masalah hukum waktu menjabat Kepala Disnakanla, kemudian salah satu Kasi di Dinas Pendidikan,Heriyanto  kasusnya ketika menjabat UPTD SKB  Kecamatan Cisurupan.

     H.Adin memaparkan,PP tersebut harus dilaksanakan,lalu ditembuskan ke BKN dan PT.Taspen,sebab gaji ada potongan artinya diberikan hanya 50 %, tapi juga ada sangsi administrasi sesuai dengan peraturan. “ Tiga orang pejabat yang tengah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum, sekarang SK-nya sedang ditandatangani Bupati Garut,sebab terhitung 1 Januari 2012  dia sudah mendapatkan gaji,karena ditahannya bulan Desember,jadi bulan Januari 2012 harus diberikan gaji 50 %,”ujarnya.

   Apa bila orang yang bersangkutan demikian H.Adin Rukandi telah bebas,yang lain tengah menjalani proses peradilan,lantas yang bersangkutan itu dibebaskan dari segala tuduhan,tapi jaksa naik banding mereka bisa dikembalikan lagi,ataupun seseorang divonis sekian tahun setelah bebas baru status jabatan sebagai pegawai negeri dikembalikan  dan gajihnya utuh kembali(JBDN/DBY)

Read more »

Warga Menuntut TOWER BTS Dirobohkan

TASIKMALAYA,WS-Kisruhnya konflik perdebatan antara Perusahaan Tower dan warga kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu, dalam tuntutannya warga dari Kp. Cipesar, Kp. Cidahu, dan Kp. Cibodas Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu mengatakan bahwa setelah tower berdiri, masyarakat yang tadinya hidup tentram terusik Karena kehawatiran apabila hujan turun akan terkena sambaran petir.

Perdebatan yang alot tidak menemukan titik temu, sehingga hasil Audiensi Komunitas Ular Tangga dan Masyarakat dengan Perusahaan Tower Bersama yang di fasilitasi oleh Dinas BPPT beserta unsur Kecamatan yang berlangsung di kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu yang baru lalu berakhir ricuh,pasalnya Pada saat wakil dari Perusahaan, Heri meminta agar warga memberikan waktu terhadap perusahaan untuk merundingkan keinginan warga di kantor pusat, salah seorang warga walk out dari ruang pertemuan membawa massa yang berjumlah ratusan ke lokasi tower untuk melakukan perusakan. Aparat kepolisian yang di siagakan untuk mengamankan demo pun tidak kuasa menahan amarah warga ketika tembok tower di runtuhkan, dan kabel power serta kabel ground di potong warga.

 

Alex menjelaskan bahwa menara tower tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas penahan petir, sehingga bila petir menyambar radius 60 derajat dari titik lokasi tower, aliran listrik dari petir tersebut akan di salurkan ke tanah sehingga tidak menimbulkan kerusakan, “Kami tidak bertanggung jawab apabila ada kejadian yang di akibatkan oleh petir, karena kabel grounding sebagai fasilitas penahan petir sudah di potong warga,” ungkapnya dengan nada menyesal.


Dinas BPPT saat di konfirmasi terkait perizinan tower tersebut mengatakan bahwa secara izin, tower tersebut sudah layak karena segala hal yang menyangkut tentang izin sudah di kantongi oleh pihak perusahaan. Hal senada juga di ungkapkan oleh Heri, “Saya tidak mengerti apa keinginan warga, sementara warga di radius 50 meter jatuhan tower dan rw 02 tidak melakukan demo, justru yang mendemo adalah warga di wilayah yang notabene jauh dari lokasi tower,” ungkapnya. Ketika di tanya tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan terkait perusakan tersebut, Heri belum bisa menjawab, “ini akan saya bawa ke kantor pusat, karena saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih jauh.” Papar heri.(Inav)***

Read more »

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Berdiri Megah Mulia di Oprasikan

TASIKMALAYA,WS-Guna mengoptimalkan kinerja elemen pengadilan agama serta kebutuhan sarana dan prasarana yang representative di tunjang dengan angngaran yang besar yang di alokasikan pada pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya demi memnuhi kebutuhan pelayanan public.

Bediri megah di atas lahan seluas ± 4900m2 gedung berlantai dua dengan luas bangunan 1200 m2 terdiri dari tiga ruang sidang,satu ruang ketua Pengadilan,1 ruang Wakil Ketua,1 ruang Kesekretariatan,1 satu ruang Sekretaris,1 ruang Panitera,1 ruang Mediasi,dan 1 ruang Hakim,jumlah keseluruhan sepuluh ruang .Gedung megah berlantai dua berlokasi di Kampung Bojong Koneng Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya dibangun dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2011.

Ketua pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.E Mastur Turumudi .SH yang di wakili Kabid Umum PLH Idri Sudrajat saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan pada WARTA SUKAPURA terkait pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya yang menelan anggaran begitu besar demi memenuhi kebutuhan akan pelayanan pada mesyarakat Kabupaten Taskmalaya terpasilitasikan dengan adanya bantuan dari pusat.

Kabid Idris memaparkan dengan selesainya pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan mulai di oprasikan kegunaanya pada tanggal 9 Januari 2012 hari itu juga berlangsung di pakai sidang yang pertama.saat di singgung mengenai peresmian Idris berucap mudah-mudahan Pada bulan pebuari yang akan datang dapat diresmikan oleh Dirjen Badilag MA paparnya.(NANA.SA/Julian ALg)

Read more »

Bung Eep Hidayat Kandidat Gubernur Jabar 2013

SUBANG WARTA SUKAPURA- Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Eep Hidayat sangat layak untuk memimpin Propinsi Jawa Barat mendatang.

hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Maruarar Sirait dihadapan ratusan kader dan simpatisan Partai berlambang banteng moncong putih di kec.Kalijati baru-baru ini. Ara mengatakan pihaknya menyikapi pencalonan Eep Hidayat untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat di pilgub tahun 2013 mendatang. "penilaian saya secara pribadi Mang Eep Hidayat sangat layak menjadi calon tunggal Gubernur Jawa Barat dalam pilgub Jabar 2013 mendatang." ujarnya penuh optimis.
Ara mengungkapkan bahwa kemampuan berpolitik Eep Hidayat diatas rata - rata kader PDI perjuangan. hal ini dibuktikan dengan keberhasilan <Eep Hidayat, red> dalam memimpin DPC PDI perjuangan  di Kabupaten Subang dengan pemilihan suara yang cukup signifikan saat pemilukada subang yang lalu. " saya sangat yakin ketika Pilgub digelar, PDI Perjuangan Jawa Barat akan memanfaatkan oleh Mang Eep Hidayat," imbuhnya seraya mengatakan.kami harap ketua umum ibu Megawati Soekarno Putri memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Mang Eep Hidayat. Lebih lanjut anggota DPR RI tersebut mengatakan kehadiran Eep Hidayat di Pilgub Jawa Barat mendatang bisa membawa angin segar  bagi kemenangan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kata dia selalu kalah di Pilgub Jabar, apabila Eep Hidayat didukung, saya yakin PDI Perjuangan akan memimpin Jawa Barat 5 tahun ke depan.
Pernyataan Bang Ara tersebut mendapat respon positif ketua DPC PDI perjuangan Kabupaten Subang, Eep Hidayat. Menurut pria yang saat ini menjabat bupati Subang (nonaktif) gagasan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat sempat diungkapnya dihadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. saat dirakernas PDI Perjuangan yang digelar di Bandungdan disaksikan oleh ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, serta dihadapan Gubernur, Bupati dan Walokita seindonesia di dalam acara tersebut saya sebagai tim perumus dan juga membacakan tentang DPC pelopor, ungkap Eep Hidayat. dikatakan oleh Eep Hidayat, pengetahuan dirinya mengenai Jawa bisa menjadi modal dasar dalam pencalonan Gubernur mendatang
sementara Eep Hidayat disela - sela acara tersebut pada WARTA SUKAPURA mengatakan visinya dalam membangun Jawa Barat adalah menciptakan Desa/kelurahan mendiri gotong royong Jawa Barat, termasuk dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur termasuk keagamaan. (AK)***

Read more »

PISP DI KABUPATEN Garut Berhasil Optimal

GARUT WARTA SUKAPURA-Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan dan menjadi concern Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah telah melakukan upaya pembaharuan dalam mengelolah sumberdaya air dan irigasi sebagaimana diamanatkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Implementasi dari kebijakan dan regulasi tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan saling mendukung.Demikian ungkap Kepala Bidang Konservasi dan Pengembangan Sumberdaya Air Dinas SDAP Pemkab Garut Guriansyah,ST.MPd pada WARTA SUKAPURA di ruang kerjanya belum lama ini. 

     Menurut Guriansyah, implementasi kebijakan dan regulasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat merubah pola pikir (mains set) dan pendekatan pembangunan yang semula cenderung dari atas kebawah (top down) menuju partisipatif, dialogis dan bottom up sehingga memberi peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah (propinsi dan Kabupaten Kota) sesuai batas kewenangan yang telah diatur hingga kepada petani/ Perkumpulan Pemakai Air (P3A) dalam pengambilan Keputusan dan pelaksanannya dalam pengembangan dan pengelolaan umberdaya air dan irigasi.

     Sedangkan dalam hal ini kata dia, peran pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan tetap masih berperan sebagai fasilitator dan pendamping untuk menumbuhkembangkan swadaya masyarakat.

    “Menyadarai kelemahan model pembangunan yang bersifat top down tersebut, sejak sekitar dua dekade yang lalu tepatnya pertengahan tahun 1980-an pemerintah mulai melaibatkan masyarakat pengguna air irigasi dalam pembangunan keirigasian,”ujarnya.

    Guriansyah mengemukakan,pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan, yaitu untuk memperkuat posisi seseorang atau sekelompok orang melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.
     Masih menurut  dia,pendamping masyarakat dapat berasal dari komonitas lokal (pemanfaat air irigasi, tokoh masyarakat, pemuda tani, tokoh agama dsb) atau dari luar komonitas (petugas lapangan dari instansi pemerintah, tenaga profesional yang direkrut dan dilatih oleh  LSM atau perguruan tinggi).Upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa keberadaan lembaga pendampingan.

    “Tenaga pendamping Petani/ masyarakat (TPP/TPM) dikenal pula dengan sebutan Fasilitator, Community Organizer (CO), atau Social Organazer, adalah agent yang berperan dalam memfasilitasi aspirasi dan keinginan masyarakat serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak luar, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya,”katanya seraya mengatakan,pendampingan merupakan upaya untuk menyertai masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik secara mandiri.

  Lebih lanjut Guriansyah mengatakan,Program Participatory Irrigation Sector Project (PISP) adalah sebuah program yang akan mengembangkan dan mengupayakan agar masing-masing Kelembagaan Pengelolaan Irigasi baik pusat maupun daerah termasuk masyrakat petani pemakai air yang tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dapat berperan aktif dalam penyelenggaran irigasi.

    Program kegiatan Prticipatory Irrigation Sector Project kata dia, dibiayai oleh Loan ADB 2064(SF), 2065-INO dan Grant GON 4299-INO. Kabupaten Garut sendiri mendapat program tersebut  senilai Rp15 miliar dan sudah teraplikasikan

       Adapun sasaran yang ingin dicapai paparnya, dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Program PISP di Kabupaten Garut, adalah pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif serta pengaturan kembali tugas, wewenang , dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan penyempurnaan sistem pembiayaan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.(BDN/DBY)***

Read more »

MASYARAKAT SUBANG BERHARAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN CAGAK

SUBANG,WS-Pembangunan jalur lingkar jalan cagak yang belakangan ini  kembali diwacanakan Camat Jalan cagak Nana Mulyana, ternyata sudah diusulkan pada tahun 1998 silam, Demikian menurut sumber yang dapat dipercaya dan mengetahui akan hal tersebut pada WARTA SUKAPURA baru-baru ini, karena tidak masuk dalam pembahasan Raperda Tata ruang Wilayah (RTRW) saat itu, jalur yang rencananya bertujuan untuk mengatasi kemacetan di jalan cagak itu tidak pernah terealisasi, lanjut sumber tersebut.

Menurut mantan anggota DPRD Subang era Tahun 1998, Dida K Ursita Dinata, MBA saat dirinya masih menjabat anggota DPRD Subang, rencana pembangunan lingkar cagak sempat diusulkan. Saat itu pihak PTPN V111 sebagai HGU (Hak Guna Usaha) menyatakan sudah menyetujui. dikatakannya saat wacana itu digulirkan akses dari Subang menuju Bandung diusulkan tidak melalui tugu nanas yang saat ini selalu rawan macet, hususnya saat hari libur tiba,  "kendaraan yang hendak ke Bandung diarahkan melalui jalur yang akan dibangun menerobos perkebunan teh. Jalur tersebut melewati belakang Puskesmas ke Jalan cagak dan akan masuk ke jalan Sarireja" papar Dida  “ sedangkan untuk kendaraan dari arah Bandung, diarahkan ke arah pertigaan arah ke Purwakarta, pasar, terminal dan tugu nanas Jalan cagak, sayangnya waktu itu belum sempat ditetapkan di Tata Ruang Kabupaten. padahal gambarnya akan dibangun taman kota dan disetujui direksi PTPN V111  yang sudah memberi akses jalan, sekarang jalannya pun tidak ada pengerasan,apalagi pengaspalan” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua LSM Gannas, Wa Dase menyambut baik perencanaan pembangunan lingkar cagak. Diharapkan  pembangunan Jalan tol dan jalur lingkar cagak sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dia juga  mengatakan,  memang dibutuhkan jalan tol atau jalur one way (lingkar cagak, red) agar dapat menambah PAD untuk Kabupaten Subang. Tinggal sekarang bagaimana Pemerintah Daerah dan anggota Dewan berani bertindak. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari pemerintah, kalau mau maju harus ada keberanian dari sekarang. (AK)

Read more »

SUBANG KEMBANGKAN POTENSI WISATA

Subang Wartasukapura Kabupaten Subang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dan dataran tinggi denagn beragam potansi wisata. untuk pengelolaanya pemerintah kabupaten Subang menerapkan strategi pariwisata berbasis masyarakat. strategi ini sejalan dengan  program Pemkab Subang yaitu Desa Mandiri Gotong Royong realisasinya dibentuk Desa Pariwisata di Cirangkong kecamatan Cijambe. hal itu dikemukakan Kasubag pemerintah Pemkab Subang Agus Hermawan S. STP.
Melalui program ini diharapkan potensi - potensi pariwisata yang dimiliki desa yang bersangkutan bisa dioptimalkan sehingga keberadaan potensi wisata bisa mendongkrak pendapatan asli daerah <PAD> Kabupaten Subang dan manfaat meningkatnya kesejahteraan serta membuka lapangan kerja di bidang wisata ungkap Agus Hermawan pada Wartasukapura belum lama ini.
Menurut Agus, potensi subang dibagian utara tempat wisata pantai yang selalau dicari wisatawan untuk menikmati kuliner bernuansa laut. disana juga tempat wisata belanakan dengan penakaran buaya yang mengoleksi 369 ekor buaya berbagai umur dan ukuran, sementara wilayah selatan Subang kata dia telah lama dikenal obyek wisata Sari Ater dan Tangkuban Perahu di kecamatan Ciater. selain sumber air panas yang telah dikenal puluhan tahun imbuhnya.Disini disajikan fasilitas keluarga.
Tangkuban perahu masih menurut Agus, merupakan salah satu objek wisata terfavorit yang terletak di wilayah kabupaten Subang dengan ketinggian 2.084 meter diatas permukaan laut. selain pemandangan alam tuturnya, berupa rangkaian gunung dan hamparan sawah, maka kesejukan udara disisi menjadi daya tarik wisatawan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Subang dari tahun ke tahun, menunjukan peningkatan. tahun 2009 wisatawan nusantara sekitar 4,75 juta. angka ini meningkat pada tahun 2010 menjadi  5,42 juta untuk wisatawan nusantara dan 5,5 juta untuk wisatawan mancanegara.  (AK)

Read more »

HUT SATUAN PENGAMANAN KE – 31 WILAYAH POLRES KOTA TASIKMALAYA “MEMPERTEGAS SISTEM MANAGEMENT PENGAMANAN”

Tasikmalaya, WS-Bertempat di halaman MAPOLRESTA Kota Tasikmalaya, Jumat (30/12) Hari Ulang Tahun ke- 31 tahun 2011 Satuan Pengamanan (SATPAM) Kota Tasikmalaya mengadakan apel besar dan sekaligus Demo atraksi berbagai beladiri, perorangan maupun beregu.

Upacara berlangsung khidmat dan di ikuti oleh Pasukan Upacara dari Satpam wilayah Kota Tasikmalaya sebagai 3 peleton, Dalmas Polresta Tasikmalaya 1 peleton, LLAJ Kota Tasikmalaya sebanyak 1 peleton, dari Polhut 1 peleton dan satu peleton dari Saka Bhayangkara Resort Kota Tasikmalaya, juga di hadiri oleh para tamu undangan dan unsure Kapolsek seluruh Kota Tasikmalaya.

Bertindak sebagai inspektur  Upacara, Kapolresta Kota Tasikmalaya P Gupuh Setiono, pNa,  Perwira Upacara Gema Suswantoro, Komandan Upacara Samsul Basuki, pengucap prinsip Satpam Didin dari Dahana. Dalam sambutannya, Kapolres Tasikmalaya menyampaikan bahwa berdasarkan surat telegram dari Kapolri nomor : ST/2265/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011, serta rencana kerja Sat Binmas Resort Kota Tasikmalaya, Undang-undang RI  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Kapolri No. : 24 Tahun 2007 Tentang Sistem management Pengamanan Organik Perusahaan dan instansi Lembaga Pemerintah.

Bahwasanya Upacara Satuan Pengamanan (SATPAM) ke – 31 Tahun 2011 serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dalam rangka menjalin silaturahmi, menambah kemampuan antar anggota Satpam yang berada di wilayah hokum Resort Kota Tasikmalaya. Perlu kesinambungan pengamanan dari unsure terkait hususnya Polri mengingat Satpam merupakan unsure penting dalam menunjang keberhasilan SISPAM Swakarsa dimana saat ini sering terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan, baik fisik maupun material, transparansi layak di terapkan demi mewaspadai hal-hal yang tidak di harapkan, untuk itu Satuan Pengamanan di tuntut dapat menciptakan keamanan, kenyamanan serta eksistensi yang terbuka.

Mengacu kepada gejala dan gangguan Siskantibmas, Satpam sebagai penunjang pelaksana tugas-tugas kepolisian terbatas di tuntut mampu memberikan informasi akurat dalam mengurangi tindak pidana yang sering terjadi saat ini, seyogyanya evaluasi dari internal Polri dan unsure terkait di bidang Satuan Pengamanan perlu di pacu demi terlaksananya sistem pengamanan yang nyata, agar bisa di rasakan oleh lapisan masyarakat umumnya, hususnya lembaga dinas, instansi dalam aktivitas keseharian yang memerlukan tenaga Satuan Pengamanan.

Sementara itu berbagai perlombaan yang di gulirkan oleh Panitia HUT ke-31 Satuan Pengamanan yang antara lain, kejuaraan Bola Volley antar Satpam sewilayah Resort Kota Tasikmalaya. Juara I diraih oleh Satuan Pengamanan Dahana, Juara II di raih oleh Satuan Pengamanan Telkom, dan Juara III  di raih oleh Satuan Pengamanan Putra Sukapura.  (NANA SA, INAV, ALGA)

Read more »

Manfaat Study Banding Ke Kota Surakarta Jateng Guna Mengetahui Kiat-Kita Pengelolaan Pasar

Drs,Eko Yulianto,MP

GARUT,WS-Melihat dan memandang  suatu  peristiwa  jangan apriori, melulu dari sisi buruk  dan  negatifnya saja,langsung  menuding miring, tanpa mau mengkaji  bagaimana latar belakang,kenapa bisa terjadi , sisi positifnya apa dari peristiwa tersebut, biasakan  berbaik sangka, berpikir positiflah,bukan  berarti  alergi terhadap kritik dan kontrol dari pihak manapun,selama kritik,kontrol itu konstruktif  dengan senang hati menerimanya. Penegasan itu dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan Koprasi dan UMKM Pemkab Garut Drs,Eko Yulianto,MP menjawab WARTA SUKAPURA di ruang kerjanya belum lama ini.

  Eko mengatakan,pihaknya  tidak sependapat jika ada penilaian studi Banding Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Garut  ke Surakarta Jawa Tengah hanya akal-akalan menghabiskan dana APBD  yang dikemas studi Banding  menjelang akhir tahun.

   Menurut Eko,agenda study  Banding positif ditengah rutinitas kerja yang banyak memeras pikiran dan tenaga. Dengan studi Banding akan terjadi interaksi satu dengan yang lainnya yang terlepas dari struktural.Lebih dari itu kata dia,kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun   karakter kea rah kesuksesan dalam kehidupan-baik kesuksesan di tingkat individu maupun kesuksesan tim atau kelompok.

  Sementara  di tempat terpisah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dedi,SH,MP mengatakan,study Banding yang dilaksanakan ke pasar tradisional di kota Surakarta waktu lalu, merupakan salah satu kota yang berhasil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan pasar tradisional.Adapun maksudnya tandas Dedi,untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pasar di kota Surakarta sehingga bisa berhasil optimal.Sumber dana Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500 juta.

  Dedi mengemukakan,tujuan study Banding tersebut antara lain,agar mengetahui secara langsung tata cara dan tata kelola serta kiat-kiat pengelolaan pasar di kota Surakarta sebagai bahan untuk pengelolaan pasar  di Kabupaten  Garut,mengetahui tentang kondisi riil pengelolaan pasar tradisional yang modern,menembah perbendaharaan ilmu dalam pengelolaan pasar tradisional.

  Lebih lanjut Kapala Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan,peserta adalah para peserta pelatihan manajemen pengelolaan pasar tradisional,berjumlah 85 orang yang diambil dari masing-masing angkatan,di laksanakan selama tiga hari kamis S/d sabtu 17-19 November 2011 lalu.

   Menurut Dedi,para peserta di terima di kantor Wali kota Surakarta oleh Asda II Kota Surakarta yang didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kabag Perekonomian Kota Surakarta.

      Disana kata Dedi,pihaknya menyampaikan maksud tujuan kedatangan peserta study Banding,mendengarkan penyampaian dan paparan dari Asda II,Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kabag Perekonomian,mengunjungi pasar tradisional Notoharjo,Pasar Kambing,Pasar Ayam,Pasar Legi,Pasar Gading dan Pasar Klewer,melakukan perbincangan dengan para Kepala Pasar yang dikunjungi serta para Kepala seksi di Lingkungan Bidang pengelolaan pasar.

Adapun yang mendampingi peserta Study banding demikian Dedi antara lain,perwakilan dari Disperindag Provinsi jawa Barat, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Garut, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar,para Kepala Seksi di Lingkungan Pengelolaan Pasar.(BDN/DBY)***

Read more »

WARTA SUKAPURA: Berburu Kursi Jelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2012...

WARTA SUKAPURA: Berburu Kursi Jelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2012...: Kota Tasikmalaya membutuhkan pemimpin yang bisa membawa Kota tasikmalaya kea rah yang lebih baik di segala bidang agar kepercayaan masy...

Read more »

Berburu Kursi Jelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2012-2017 wujudkan Kota Tasikmalaya yang walagri tur islami

Kota Tasikmalaya membutuhkan pemimpin yang bisa membawa Kota tasikmalaya kea rah yang lebih baik  di segala bidang agar kepercayaan masyarakat Kota Tasik yang Walgri tur islam akan terwujud manakala moralitas seorang pemimpinnya bisa menjaga image dengan sendirinya kota tasik akan bangkit dan maju baik di wilayah Priangan Timur maupun Jawa Barat.

Walagri,agar prilaku aparat pemerintah dalam menjalankan tugas keseharian selalu dilandasi dengan sikap moral yang agamis,ini diartikan bahwa dalam napas kerjanya bermoral agama.selalu menjadi pijakan dalam menjalankan tugas,fungsi sebagai pengabdi pengayom masyarakat.dengan moral ke agamaan  yang kuat prilaku aparat pemerintahan akan menciptakan kondisi yang kondusif terutama timbulnya budaya malu dalam setiap insan aparatur pemerintah.sistem pemerintah yang transparansi  dan selalu mengkedepankan kepentingan masyarakat dan Negara merupakan awal dari perbaikan citra pemerintahan yang baik dan bersih (clean Government) sesuai dengan tofoksi dan renstra yang telah di sepakati bersama.koordinator yang efektif adalah modal terciptanya system yang sehat.kerjasama yang baik antar lembaga pemerintahan yang ada menjadi jaminan terciptanya suasana etis  kerja yang sehat .jalur koordinasi  diatur sesuai tufoksi masing-masing tanpa intervensi yang akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Perubahan yang signifikan prilaku birokrat akan mewarnai birokrasi yang menganut pola melayani bukan dilayani,masyarakat merupakan prioritas utama dalam  pelayanan birokrasi yang cepat,tepat,dan akurat peningkatan SDM menjadi tolak ukur dalam perubahan pencitraan menuju birokrasi yang walagri.

Social control dari masyarakat menjadi landasan dalam menjalankan birokrasi yang sesuai aturan,juga penempatan birokrasi yang sesuai dengan keahliannya tidak berdasarkan factor kedekatan.membentuk kepemimpinan yang  mengedepankan kepentingan masyarakat  menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kota tasik yang walagri dan menjadikan kota tasik menjadi kota terdepan dalam mensejahterakan masyarakat melalui  kepemimpinan yang  amanah berdasarkan paying hukukm  yang berlaku dan berpijak kepada moral agama sebagai landasan dalam mewujudkan  kepemimpinan yang berakhalkul kharimah.

System pemerintahan yang baik didasari dengan management yang baik pula untuk mencapai target yang telah ditetapkan,management  yang benar menjadi dasar dalam penyusunan seluruh program yang akan dilaksanakan,tentunya pelaku management  menjadi kunci dalam memanage program  tersebut.pembinaan system management  bagi semua elemen yang terlibat dalam system pemerintahan menjadi prioritas utama dalam membentuk manager  yang handal tanpa pembinaan  dan pencerahan system management. System pemerintahan akan berjalan stagnan dan pencapaian taget tidak akan optimal  terkadang menjurus pada sikap apriori dalam menjalankan management tersebut.

System ekonomi kerakyatan menjadi kunci  pemecahan bagi semua permasalahan ekonomi yang sekarang dirasakan .Ekonomi di kota tasik,penataan seluruh pranata perekonomian merupakan bagian dari perbaikan system perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pencapaian IPM dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Tasik akan menjadi tolak ukukr bagi peningkatan kesejahteraan.Untuk itu melalui system ekonomi kerakyatan akan tercipta kondisi masyarakat yang sejahtera lahir batin. (Nana.Sa)

Read more »

BANK MANDIRI TAHAN SERTIFIKAT NASABAHNYA, KENDATI 1 TAHUN KREDIT LUNAS

“Hampir satu tahun sertifikat Saya

 mengendap di Bank mandiri Mikro” keluh Dian……..

TASIKMALAYA,WS-Bank Mandiri Mikro cabang Otto iskandardinata Kota Tasikmalaya terkesan kurang professional dalam melayani nasabahnya. Hal tersebut dikeluhkan oleh Dian Rusdianto, warga Kp Padasuka Rt 003/010 kelurahan Sukamaju kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Dian mengikuti program KSM flat di Bank tersebut sekitar tahun 2008 selama 3 tahun dengan sistim potong gaji. Setelah menjalani kredit selama tiga tahun, pada saat pelunasan Sertifikat yang menjadi haknya di janjikan akan di kembalikan selama 1 minggu, pada kenyataannya sampai hampir 1 Tahun sertikat tersebut tidak juga di kembalikan oleh Bank Mandiri dengan berbagai alasan, hingga beberapa kali Dian bolak-balik untuk mengambil sertifikat tersebut, pihak bank Mandiri tidak dapat menunnjukan sertifikat tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya petugas yang memegang kunci brankasnya cuti.

Karena merasa di bodohi oleh pihak Bank Mandiri, ahirnya Dian mengeluhkan hal tersebut kepada Jimmy Setiana, SH dari BBHG  (Biro Bantuan Hukum Gibas) untuk menguruskan masalahnya. Saat di konfirmasi oleh Jimmy dan WS, senin (14/11) di tempat kerjanya, Irwansyah salah satu kepala bagian kredit mengatakan bahwa kejadian tersebut sebelum dia menjabat dan akan menyelesaikan masalah tersebut, ketika di desak untuk pengembalian sertifikat Irwan mengatakan “Tetin sebagai petugas yang memegang brankas dan agunan sedang cuti hamil dan saya waktu hingga Tetin kembali kerja, sementara Johan Adi Nugraha , petugas yang saat itu menangani sekarang berada di bawahnya. Kita akan luruskan, apabila sertifikat tersebut hilang akan diganti oleh pihak Bank,” ujarnya. Tentu saja Dian merasa keberatan, karena sertifikat tersebut menjadi duplikat . Disini terlihat bahwa Bank sekelas Mandiri tidak professional dalam kinerjanya, karena tidak adanya back up person untuk mengganti karyawan yang cuti.

Pada kesempatan yang sama, Johan Adi Nugraha petugas yang menangani kredit saat itu tidak dapat menjelaskan kenapa sertifikat tidak bisa dikembalikan saat di minta oleh Dian dan hanya kembali mengatakan petugasnya sedang cuti. Sementara menurut Dian, hanya alas an itu saja yang di ungkapkan oleh petugas Bank mandiri. Hal Ini tentu saja mengundang kecurigaan terhadap Dian dan Jimmy sebagai kuasa hukumnya, karena saat inipun alasan yang diungkapkan, Tetin sedang cuti hamil. Alih-alih mencari dan menyelesaikan peermasalahan, malahan terjadi saling tuding di antara karyawan Bank Mandiri sendiri.

Ditengah debat, Ferry Firmansyah mengeluarkan statement bahwa dalam 1 kali 24 jam sertifikat sudah bisa di tunjukkan dan di bawa. Hal ini tentu saja semakin menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dalam sistim administrasi Bank mandiri mikro tersebut. Irwansyah saja sebagai pemangku jabatan yang berwenang menjawab menjanjikan 1 minggu, sementara Ferry Firmansyah berani menjanjikan waktu yang sesingkat itu. Besoknya Sertifikat yang menjadi masalah dikembalikan dan di terima oleh Kakak Dian Rusdianto, sebagai atas nama sertifikat tersebut.

Yang menjadi pertanyaan mengapa sampai hampir satu tahun sertifikat tersebut mengendap di bank mandiri, dan baru di kembalikan saat setelah di datangi kuasa hukum dan wartawan ??.

Hal ini tentunya menjadi preseden buruk bagi Perbankan, hususnya Bank Mandiri Mikro yang tidak professional dalam menjalankan tugasnya, bahkan timbul berbagai dugaan yang miring terkait mengendapnya sertifikat bagi nasabah yang sudah melunasi kewajibannya. Hal ini terjadi kepada beberapa nasabah, bukan hanya Dian. Berharap agar pimpinan Bank Mandiri segera melakukan pembenahan dalam pola manajemen dan administrasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (Ivan)

Read more »

DADAHA MILIK SIAPA ?

 Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa komplek Dadaha adalah sarana untuk olah raga dan hiburan bagi masyarakat  Tasikmalaya.

 Di saat hari minggu dan liburan komplek penuh sesak dengan pengunjung yang berolahraga,sekedar jalan-jalan dan juga anak-anak untuk bermain-main.

 Para pejalan kaki berlalu lalang” pabaliut “ dengan becak,delman,sepeda motor,mobil campur dengan pedagang kaki lima mulai dari penjual makanan sampai kepada penjual pakaian dan mainan,sungguh suatu pemandangan yang  terkesan ramai tapi “sareukseuk” di pandang mata.

 Sekilas  komplek dengan sarana olah raganya seperti tidak tersentuh oleh tangan tangan pemerintah selaku pengatur,merawat dan penjaga sarana kepentingan dan pelayanan umum lalu sampai kapankah keadaan ini belangsung.

 Di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan sarana olah raga dan hiburan yang menandai aman,nyaman dan bersih namun disisi lain pihak-pihak pengelola tidak tampak batang hidungnya,seyogyanya masyarakat jangan didik dan dilatih keterpaksaan dan kebiasaaan .

 Bandingkan penataan lingkungan di Bali yang keadaannya relative jauh lebih baik dengan kita,bukankah aparat pemerintah sudah melakukan studi banding ke sana? Lalu mana hasilnya ?

 Ada hal lain yang perlu diungkapkan disini bahwa di dalam ketertiban lingkungan bukan saja pemerintah yang patut dipersalahkan namun peran masyarakatpun cukup besar khusus nya pedagang kaki lima.

 Nampaknya mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka itu syareaatnya berasal dari komplek  Dadaha atau dengan perkataan lain ,bahwa sumber penghidupan mereka berasal dari pengunjung dimana para pengunjung tesebut sebetulnyamembutuhkan lingkungan komplek Dadaha  yang aman,nyaman,bersih dan tertib.

 Jadi sudah sewajarnya para pedagang kaki lima harus  mulang tarima kepada  komplek Dadaha dengan cara ikut serta memprihatinkan keinginan yang di butuhkan oleh para pengunjung.

 Berdasarkan pengamatan para pihak,biang kerok dari kesemrautan  dan porak poranda nya komplek Dadaha  tidak lepas dari hiruk-pikuknya rebutan asset.padahal kalau dicermati lebih dalam lagi  yang terjadi sebenarnya bukan rebutan asset melainkan belum terjadinya penyerahan asset secara legowo oleh pihak yang mengaku paling berhak menguasai asset.

 Menurut pendapat kami kalau berbicarah soal serah menyerahkan asset kelihatannya sangat tergantung dari selera para pihak terkait digampangkeun bisa di persulit juga biasa.

 Berangkat dari carut marut Komplek Dadaha ini kami mengetik hati bapak-bapak beserta Dewan Kabupaten agar sudahi kiranya segera menyerahkan Komplek Dadaha tanpa syarat kepada pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mengesampingkan segala tektek bengek  peraturan yang ada karena sebagaimanapun juga kami anggap  bahwa sebuah peraturan  merupakan hasil dari suatu kesepakatan.

 Jika Bapak Bupati  dan Bapa Dewan sudah bisa sepakat  untuk menyerahkan pengelolaan komplek Dadaha  dengan legowo apalagi yang harus di permasalahkan ?

 Adapun yang menjadi alasan kami menulis surat dengan substansi khusus masalah komplek Dadaha kurang lebih sebagai berikut :

1.Komplek Dadaha merupakan sarana untuk umum dan penggunan hamper sebagian besar adalah masyarakat Kota Tasikmalaya.

2.Komplek Dadaha merupakan kebanggaan Kota Tasikmalaya dengan lokasi yang cukup strategis sehingga keberadaanya patut dilestarikan dan untuk melestarikan ini perlu kejelasan pengelola.

3.Komplek Dadaha bukanlah asset yang tepat untuk dijadikan ruislag yang konon dalam suatu kejadian ruislaag suka ditunggangi dengan kepentingan –kepentingan pribadi.

 Demikian surat ini dengan harapan semoga dapat dikabulkan sebab kami merasa yakin seyakin-yakinnya meskipun kami hanya segelintir orang namun insya allah akan didukung oleh segenap masyarakat Kota Tasikmalaya.

Penulis Adalah Tokoh Tasikmalaya

Peduli Dadaha

Read more »